Urai Kendala Pelaporan Dana Indonesiana 2025, Penerima Manfaat Berkonsultasi ke BPK Wilayah Kalsel

BANJARBARU - Penerima manfaat program Dana Indonesiana Tahun 2025 mengikuti kegiatan konsultasi dan pendampingan penyusunan laporan kegiatan di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (23/9/2026). Sesi layanan konsultasi ini dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kendala teknis, penyesuaian anggaran, hingga hambatan sistemik yang mereka temui selama menjalankan program di lapangan.

Dokumentasi Penulis

Dalam ruang dialog yang berlangsung konstruktif tersebut, penerima manfaat memaparkan sejumlah isu krusial yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan pelaporan program Karya Kreatif Inovatif. Isu utama yang diangkat adalah adanya penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengalami penurunan nominal. Pengurangan nilai anggaran ini terjadi sebagai dampak dari kewajiban pemotongan pajak bagi penerima manfaat, sehingga memerlukan penataan ulang terhadap rincian alokasi dana kegiatan agar tetap sesuai dengan beban kerja yang ditargetkan.

Tak hanya persoalan anggaran, para penerima manfaat juga berkonsultasi mengenai hambatan teknis akibat adanya transisi infrastruktur digital, yaitu peralihan platform web resmi dari danaindonesiana ke danaindonesiaraya. Proses migrasi sistem ini berimbas pada alur komunikasi dan koordinasi dengan admin pendamping program. Penyesuaian nomenklatur program di dalam sistem baru sempat memicu kendala komunikasi (miss communication), yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pengajuan perubahan RAB serta laporan pertanggungjawaban kegiatan—khususnya kewajiban pelaporan yang seharusnya telah rampung untuk pencairan Termin II.

Dokumentasi Penulis

Menanggapi berbagai persoalan yang dialami penerima manfaat, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Kalimantan Selatan bersama para pihak terkait memberikan pendampingan secara komprehensif guna merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Konsultasi ini berhasil memetakan jalur solusi secara berjenjang, mulai dari penanganan di tingkat daerah hingga koordinasi teknis ke tingkat pusat.

Sebagai salah satu jalan keluar konkret atas kendala keterlambatan pelaporan dan penyesuaian anggaran tersebut, disepakati adanya peluang penyesuaian administratif melalui skema adendum kontrak. Skema ini diharapkan dapat memberikan legalitas serta fleksibilitas waktu bagi penerima manfaat untuk menyelesaikan revisi RAB dan memenuhi sisa kewajiban pelaporannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui terlaksananya kegiatan konsultasi dan pendampingan ini, diharapkan seluruh persoalan administratif yang dihadapi penerima manfaat Dana Indonesiana Tahun 2025 dapat terselesaikan secara tuntas. Dengan demikian, proses pencairan dan pelaporan Termin II dapat segera dirampungkan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran demi menjaga iklim ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Dana Indonesiana (kini disebut dengan Dana Indonesia Raya) merupakan dana abadi kebudayaan yang dikelola Kementerian Kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan di Indonesia. Program ini memberikan dukungan pendanaan bagi pelaku dan ekosistem kebudayaan untuk menjalankan berbagai kegiatan dan karya di bidang kebudayaan. Melalui dukungan tersebut, penerima manfaat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui serta memenuhi ketentuan administrasi dan pelaporan program.