Birokrasi Terlalu Malu Menceritakan Kejujurannya

Ilustrasi wajah birokrasi

Setiap kali kata birokrasi muncul di ruang publik, asosiasi yang segera hadir di kepala orang kebanyakan hampir selalu sama: korupsi, pungutan liar, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, pelayanan lamban, atau berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Berita tentang seorang pejabat yang ditangkap karena suap jauh lebih mudah ditemukan daripada kisah seorang aparatur yang menolak amplop, mengembalikan hadiah, atau melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Ironisnya, ribuan tindakan jujur yang terjadi setiap hari di berbagai kantor pemerintahan nyaris tidak pernah menjadi cerita. Seolah-olah kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan diam-diam, sementara penyimpangan menjadi konsumsi publik setiap saat.

Akibatnya, masyarakat terus-menerus menerima pasokan informasi yang timpang. Mereka melihat begitu banyak berita tentang birokrat yang menyimpang, tetapi hampir tidak pernah mendengar birokrat yang menjaga integritasnya. Bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena mereka lebih memilih diam.

Inilah paradoks komunikasi birokrasi kita.

Selama ini terdapat semacam norma tidak tertulis bahwa mempublikasikan penolakan gratifikasi dianggap kurang elok. Ada yang khawatir dianggap mencari panggung. Ada yang takut dicap riya'. Ada pula yang merasa tindakan tersebut hanyalah kewajiban sehingga tidak pantas dipublikasikan.

Cara berpikir seperti ini memang terdengar mulia, sayangnya dalam konteks komunikasi publik justru menyisakan persoalan besar. Keheningan akhirnya kalah oleh kebisingan.

Kasus korupsi selalu memiliki ruang pemberitaan yang luas karena memang layak diketahui publik. News value-nya tinggi. Logika media memang seperti itu, bad news is a good news. Namun ketika praktik baik tidak pernah muncul ke permukaan, ruang informasi akhirnya dipenuhi oleh narasi negatif. Publik lalu membangun persepsi berdasarkan informasi yang tersedia, bukan berdasarkan kenyataan yang utuh. Padahal komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi.

Dalam ilmu komunikasi dikenal prinsip bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh frekuensi paparan informasi. Priming, namanya. Jika masyarakat setiap hari hanya melihat berita tentang aparat yang ditangkap, sementara tidak pernah melihat aparat yang berintegritas, maka lama-kelamaan publik akan percaya bahwa integritas hanyalah slogan, bukan kebiasaan.

Di titik inilah birokrasi sebenarnya sedang kalah bukan karena kekurangan orang baik, tetapi karena kekurangan keberanian untuk menceritakan orang baik.

Penolakan gratifikasi sesungguhnya bukan sekadar tindakan administratif. Itu adalah sebuah peristiwa komunikasi.

Ketika seorang pegawai menolak bingkisan dari mitra kerja, mengembalikan hadiah kepada pemberi, atau melaporkannya sesuai ketentuan, yang terjadi bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, juga sebuah pesan sosial bahwa pelayanan publik tidak dapat dibeli.

Pesan seperti inilah yang semestinya diperbanyak. Publik perlu melihat bahwa birokrasi memiliki antibodi. Bahwa ketika ada godaan, ada pula aparatur yang memilih mengatakan tidak. Bahwa integritas bukan slogan di dinding kantor, melainkan keputusan yang benar-benar diambil dalam situasi nyata.

Sayangnya, kisah-kisah baik seperti ini terlalu sering berhenti di meja administrasi. Laporan selesai dibuat, dokumen diarsipkan, perkara dianggap selesai. Padahal dari sudut pandang komunikasi publik, cerita tersebut baru saja kehilangan kesempatan emas untuk menjadi inspirasi.

Tentu, publikasi praktik baik tidak boleh berubah menjadi glorifikasi individu. Yang dipublikasikan bukanlah sosok "pahlawan antigratifikasi", tetapi nilai yang sedang dibangun organisasi. Narasi yang perlu dikembangkan bukan, "Lihatlah betapa hebatnya saya menolak gratifikasi." Pesan yang semestinya dikirimkan adalah, "Beginilah budaya kerja yang sedang kami bangun."

Perbedaannya sangat mendasar. Komunikasi yang berpusat pada individu memang mudah berubah menjadi pencitraan. Sebaliknya, komunikasi yang berpusat pada nilai akan memperkuat budaya organisasi. Karena itu, publikasi penolakan gratifikasi seharusnya diposisikan sebagai edukasi publik, bukan promosi personal.

Masyarakat berhak mengetahui bahwa mekanisme pengendalian gratifikasi benar-benar bekerja. Mereka juga perlu diyakinkan bahwa masih banyak aparatur yang memilih menjaga integritas meskipun tidak ada kamera yang menyorot.

Di era media sosial, narasi tidak pernah kosong. Jika institusi tidak mengisi ruang informasi dengan praktik-praktik baik, maka ruang tersebut akan otomatis dipenuhi oleh narasi negatif.

Algoritma media digital memang menyukai sensasi. Tetapi bukan berarti birokrasi harus menyerah pada sensasi. Justru karena berita buruk bergerak lebih cepat, berita baik harus diproduksi lebih konsisten. Counter narasi bukan berarti menutupi kasus korupsi. Counter narasi adalah menghadirkan keseimbangan informasi. Kasus korupsi tetap harus dibuka secara transparan. Namun pada saat yang sama, publik juga perlu melihat bahwa sistem sedang bekerja, pengawasan berjalan, dan integritas masih hidup di dalam birokrasi.

Inilah bentuk komunikasi yang jujur. Bukan menutupi keburukan, tetapi juga tidak membiarkan kebaikan menghilang tanpa cerita.

Sepertinya memang sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Menolak gratifikasi memang kewajiban, namun menceritakan penolakan gratifikasi adalah bagian dari membangun budaya integritas.

Kejujuran yang terdokumentasi akan menjadi teladan. Kejujuran yang dipublikasikan secara proporsional akan menjadi pendidikan publik. Dan kejujuran yang terus-menerus dikomunikasikan akan perlahan mengubah citra birokrasi yang selama ini terlanjur dibentuk oleh pemberitaan negatif.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan slogan antikorupsi. Kepercayaan publik dibangun melalui akumulasi cerita-cerita kecil tentang integritas yang benar-benar terjadi.

Sudah terlalu lama birokrasi membiarkan orang-orang jujur bekerja dalam sunyi. Maka kini saatnya kejujuran tidak hanya dipraktikkan, tetapi juga diceritakan. Bukan untuk memuliakan pelakunya, tetapi semata-mata agar masyarakat tahu bahwa integritas masih menjadi wajah birokrasi Indonesia.