Hari Populasi Sedunia: Antara Bonus Demografi dan Krisis Penuaan

Catatan Redaksi SerambiPikir

Hari ini, 11 Juli, diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Gagasannya lahir dari keputusan Governing Council United Nations Development Programme (UNDP) pada 1989 dan kemudian diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda internasional. Peringatan ini mengajak masyarakat internasional memberi perhatian pada berbagai persoalan kependudukan yang memengaruhi kehidupan manusia.

Pembahasan tentang kependudukan pun terus berubah. Jika dahulu perhatian banyak tertuju pada pertumbuhan jumlah penduduk, sekarang persoalannya berbeda. Sejumlah negara menghadapi penurunan angka kelahiran, sementara jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat. Perubahan itu mulai memengaruhi pasar kerja, sistem layanan publik, hingga arah pembangunan.

Indonesia berada pada posisi yang berbeda. Jumlah penduduk usia produktif masih mendominasi. Perbedaan inilah yang membuat isu kependudukan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kebutuhan tenaga kerja, perpindahan penduduk, dan kerja sama antarnegara.

Jurang Demografi Global

Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan merupakan contoh negara yang sedang menghadapi penuaan penduduk. Berdasarkan World Population Prospects Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk berusia 65 tahun ke atas di kawasan Asia Timur telah melampaui 20 persen dari total populasi. Dampaknya terasa di berbagai sektor yang bergantung pada ketersediaan tenaga kerja, seperti perawatan lansia, manufaktur, konstruksi, dan layanan kesehatan.

Indonesia justru masih menikmati bonus demografi. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa penduduk usia produktif mencapai sekitar 69,3 persen dari total penduduk pada akhir 2025. Komposisi ini menjadi salah satu modal penting bagi pembangunan sekaligus membuka peluang yang semakin besar di pasar kerja internasional.

Perbedaan struktur penduduk tersebut membuat hubungan antarnegara semakin saling bergantung. Negara yang kekurangan tenaga kerja membutuhkan pekerja dari luar, sedangkan negara yang memiliki angkatan kerja besar memperoleh kesempatan memperluas akses kerja bagi warganya. Migrasi tenaga kerja menjadi bagian dari perubahan itu.

Ketika Dunia Membutuhkan Tenaga Kerja

Perubahan kebutuhan tenaga kerja terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap pekerja migran di berbagai negara. Data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menunjukkan bahwa penempatan pekerja migran pascapandemi stabil pada kisaran 240 ribu hingga 270 ribu orang setiap tahun, bahkan mencapai 296.948 orang pada tahun 2025. Mobilitas tersebut ikut memberi sumbangan bagi perekonomian nasional melalui remitansi yang pada 2025 mencapai sekitar Rp288 triliun menurut catatan Bank Indonesia.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perpindahan tenaga kerja bukan lagi sekadar pilihan individu. Perpindahan itu telah menjadi bagian dari hubungan ekonomi antarnegara yang dipengaruhi oleh perubahan struktur penduduk.

Namun kebutuhan dunia kerja juga berubah. Negara tujuan semakin menaruh perhatian pada kualitas tenaga kerja. Kemampuan berbahasa, sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja, serta kemampuan beradaptasi menjadi pertimbangan yang semakin menentukan.

Evaluasi International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa penguasaan bahasa dan pemahaman terhadap kontrak kerja masih menjadi faktor penting dalam keberhasilan pekerja selama bekerja di luar negeri. Persiapan sebelum keberangkatan memiliki peran yang sama pentingnya dengan keterampilan teknis yang dimiliki.

Mengubah Peluang Menjadi Kekuatan

Bonus demografi memiliki batas waktu. Karena itu, peluang yang tersedia hari ini perlu dimanfaatkan dengan baik.

Perhatian tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja. Yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan bahasa, sertifikasi kompetensi, literasi hukum, dan penguatan kerja sama dengan negara tujuan perlu terus diperkuat agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

Perubahan demografi juga menuntut kebijakan yang lebih adaptif. Dunia kerja berubah cepat, begitu pula kebutuhan negara tujuan. Sistem pendidikan, pelatihan vokasi, dan tata kelola migrasi perlu bergerak mengikuti perubahan tersebut agar Indonesia tidak sekadar menjadi pemasok tenaga kerja, tetapi mampu menghadirkan tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi.

Hari Populasi Sedunia memberi kesempatan untuk melihat perubahan demografi dari sudut yang lebih luas. Penuaan penduduk di banyak negara dan bonus demografi Indonesia bukanlah dua peristiwa yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan dan ikut membentuk arah pasar kerja dunia.

Bonus demografi tidak otomatis menjadi kekuatan. Nilainya bergantung pada cara kita menyiapkan manusia yang akan mengisinya.