Kalimantan Terbakar karena Kita Gagal Belajar

Sebagai akademisi pendidikan masyarakat, saya meyakini bahwa setiap krisis seharusnya melahirkan pembelajaran. Karena itu, rasanya sangat sulit menerima kenyataan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus berulang dengan pola yang nyaris sama. Titik panas meningkat, gambut mengering, asap menebal, warga sesak napas, sekolah terganggu, pemerintah bergerak dalam suasana darurat, lalu hujan datang sebagai penutup sementara. Setelah itu, ingatan publik ikut mereda. Sampai musim kering berikutnya datang, api kembali muncul, dan kita kembali bertanya seolah-olah ini kejutan baru.

Kebakaran hutan/Ilustrasi Ai

Saya marah. Tetapi kemarahan ini bukan kemarahan yang kehilangan akal sehat. Saya marah karena kita sudah terlalu sering diberi kesempatan untuk belajar, tetapi terus mengulang kegagalan yang sama. Kita tahu gambut mudah terbakar ketika kering. Kita tahu asap merusak kesehatan. Kita tahu anak-anak bisa kehilangan ruang belajar. Kita tahu warga membutuhkan alternatif pengelolaan lahan. Kita tahu kebijakan reaktif tidak cukup. Namun pengetahuan itu belum sungguh-sungguh berubah menjadi tindakan kolektif.

Kebakaran Kalimantan bukan hanya krisis lingkungan. Ia juga adalah krisis pendidikan masyarakat. Bukan pendidikan dalam arti sempit sebagai sekolah, buku ajar, atau ruang kelas, melainkan pendidikan sebagai proses sosial ketika masyarakat, negara, sekolah, kampus, perusahaan, dan komunitas belajar memahami persoalan, mengubah perilaku, dan membangun cara hidup yang lebih adil terhadap lingkungan.

Api hanya Gejala, Bukan Penyebab

Kesalahan pertama kita adalah menganggap api sebagai penyebab utama. Api memang tampak paling jelas. Ia terlihat, panas, merusak, dan mudah dijadikan musuh bersama. Tetapi dalam banyak kasus, api hanyalah gejala dari persoalan yang lebih dalam: tata kelola lahan yang lemah, gambut yang dikeringkan, konflik ruang, ekspansi ekonomi yang rakus, pengawasan yang longgar, serta pilihan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Musim kering memang memperparah keadaan. Perubahan iklim membuat risiko semakin besar. Namun, api tidak lahir dari langit begitu saja. Ia menemukan tempatnya pada lanskap yang sudah dibuat rapuh oleh keputusan manusia. Ketika gambut dikeringkan, tanah kehilangan daya lindungnya. Ketika kanal-kanal mengubah tata air, gambut berubah menjadi bahan bakar raksasa. Ketika lahan hanya dipandang sebagai komoditas, maka bencana tinggal menunggu waktu.

Karena itu, kebakaran hutan dan lahan harus kita baca sebagai persoalan ekologis sekaligus politik. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang membakar, tetapi juga siapa yang menguasai lahan, siapa yang mengambil keuntungan, siapa yang menentukan arah pembangunan, dan siapa yang paling banyak menanggung akibatnya. Sering kali, warga kecil menjadi pihak yang paling mudah disalahkan. Mereka disebut tidak sadar lingkungan, tidak disiplin, atau masih memakai cara lama dalam membuka lahan.

Tentu praktik membakar lahan harus dihentikan. Tetapi menyalahkan warga tanpa membaca konteks ekonomi adalah bentuk kemalasan berpikir. Banyak warga hidup dengan keterbatasan alat, biaya, teknologi, pendampingan, dan pilihan penghidupan. Jika membuka lahan tanpa bakar lebih mahal dan lebih sulit, sementara dukungan nyata tidak tersedia, maka larangan hanya menjadi poster moral. Negara seolah hadir melalui imbauan, tetapi belum tentu hadir melalui solusi.

Kita terlalu rajin membuat peringatan, tetapi kurang serius membangun alternatif. Kita sering sibuk memadamkan api, tetapi lamban membongkar struktur yang membuat api terus menjadi pilihan murah. Kita menyalahkan tangan yang memegang korek, tetapi enggan menelusuri sistem yang membuat korek itu tetap dibutuhkan.

Asap yang Masuk ke Ruang Kelas

Karhutla tidak berhenti di hutan. Kita mesti memahami, asap bergerak melewati batas administratif, masuk ke rumah, jalan, pasar, tempat ibadah, dan ruang kelas. Ia membuat udara berubah menjadi ancaman. Ia mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, kehidupan sosial, dan proses pendidikan. Anak-anak bukan hanya kehilangan udara bersih, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kesempatan belajar yang layak.

Ketika sekolah harus membatasi kegiatan, mengubah pola belajar, atau memindahkan pembelajaran karena kualitas udara memburuk, kita sedang menyaksikan bahwa krisis ekologis telah menjadi krisis pendidikan. Ini bukan gangguan teknis biasa. Ini pelanggaran terhadap hak anak untuk belajar dalam lingkungan yang sehat. Ruang kelas tidak bisa dianggap terpisah dari hutan, gambut, sungai, dan kebijakan tata ruang. Ketika lingkungan rusak, pendidikan ikut runtuh.

Ironisnya, pendidikan lingkungan kita sering masih terlalu jinak. Anak-anak diajari fungsi hutan, manfaat tumbuhan, jenis ekosistem, dan pentingnya menjaga kebersihan. Semua itu baik, tetapi tidak cukup. Mereka perlu diajak memahami mengapa hutan terbakar, mengapa gambut kering berbahaya, mengapa asap berulang, mengapa kebijakan lahan memengaruhi kesehatan mereka, dan mengapa hak bernapas sama pentingnya dengan hak belajar.

Pendidikan yang hanya mengajarkan cinta alam tanpa mengajarkan cara membaca kekuasaan yang merusak alam akan mudah berubah menjadi hafalan. Anak-anak mungkin bisa menjawab soal tentang lingkungan, tetapi belum tentu memahami mengapa langit di atas rumah mereka kelabu. Mereka bisa diminta menanam pohon, tetapi tidak diajak membicarakan mengapa hutan dalam skala luas terus hilang. Mereka diajari peduli, tetapi tidak diberi alat berpikir kritis untuk memahami sumber kerusakan.

Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Desa, kelompok tani, masyarakat adat, organisasi perempuan, pemuda, rumah ibadah, kampus, dan forum warga adalah ruang belajar sosial. Dalam ruang-ruang itu, masyarakat dapat belajar memetakan risiko, membaca perubahan musim, memahami ekologi gambut, menyusun aturan lokal, membangun sistem peringatan dini, dan mencari cara mengelola lahan tanpa membakar.

Kampus juga tidak boleh hanya hadir sebagai pengambil data. Perguruan tinggi harus menjadi mitra belajar masyarakat. Penelitian tentang karhutla tidak boleh berhenti di jurnal dan seminar. Ia harus kembali ke desa, ke sekolah, ke kelompok warga, dan ke kebijakan lokal. Ilmu pengetahuan seharusnya membantu masyarakat mengambil keputusan, bukan hanya memperkaya daftar publikasi akademik, seperti yang sedang dikejar kebanyakan akademisi.

Belajar atau Terbakar

Kita hanya punya dua pilihan: belajar atau terbakar. Belajar berarti mengubah cara pandang terhadap karhutla, dari sekadar bencana musiman menjadi persoalan struktural yang membutuhkan perubahan sosial. Terbakar berarti terus mengulang pola lama: menunggu musim kering, menghitung titik panas, mengerahkan pemadaman, lalu lupa.

Selama masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek sosialisasi, pencegahan karhutla akan rapuh. Warga tidak cukup diberi instruksi “jangan membakar”. Mereka harus dilibatkan sebagai subjek pengetahuan. Mereka perlu diajak merumuskan masalah, memilih solusi, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil. Begitulah esensi pendidikan masyarakat, membangun kesadaran kritis, kapasitas kolektif, dan tindakan bersama.

Solusi karhutla harus menyentuh pengetahuan, kelembagaan, dan penghidupan. Pengetahuan diperlukan agar warga memahami risiko gambut kering, api bawah tanah, kualitas udara, dan perubahan iklim. Kelembagaan diperlukan agar ada aturan lokal, kelompok peduli api, mekanisme pengawasan, dan kesepakatan bersama. Penghidupan diperlukan agar warga memiliki alternatif ekonomi yang tidak bergantung pada praktik pembukaan lahan berisiko.

Tanpa alternatif penghidupan, pendidikan lingkungan mudah berubah menjadi tuntutan moral yang tidak adil. Warga diminta menjaga hutan, tetapi tidak selalu diberi dukungan ekonomi. Mereka diminta berhenti membakar, tetapi tidak selalu disediakan alat, pembiayaan, teknologi, atau akses pasar. Mereka diminta patuh, tetapi jarang dilibatkan dalam kebijakan yang memengaruhi hidup mereka. Ini bukan pendidikan masyarakat. Ini hanya perintah yang diberi nama penyuluhan.

Pengetahuan lokal juga harus diberi tempat. Banyak komunitas memahami tanda musim, kondisi tanah, aliran air, dan batas-batas ruang yang perlu dijaga. Pengetahuan ini tidak perlu dipuja secara romantis, tetapi juga tidak boleh disingkirkan oleh pendekatan teknokratik yang merasa semua jawaban datang dari peta satelit dan aplikasi pemantauan. Teknologi penting, tetapi teknologi tanpa kepercayaan sosial tidak akan cukup mengubah keputusan sehari-hari warga.

Karena itu, Kalimantan tidak hanya membutuhkan pemadam api. Kalimantan membutuhkan ekosistem pembelajaran sosial. Sekolah harus membangun literasi ekologis yang kritis. Kampus harus bekerja bersama masyarakat. Pemerintah harus mendengar, bukan hanya memerintah. Perusahaan harus bertanggung jawab, bukan sekadar menulis laporan keberlanjutan. Masyarakat harus diberi ruang, sumber daya, dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari solusi.

Kalimantan terbakar bukan karena kita tidak tahu. Kalimantan terbakar karena kita gagal belajar. Gagal belajar dari gambut yang mengering. Gagal belajar dari asap yang berulang. Gagal belajar dari suara warga. Gagal belajar dari anak-anak yang ruang belajarnya dirampas udara buruk. Selama kegagalan belajar ini terus dipelihara, api akan selalu menemukan jalan pulang. Bukan karena alam membenci kita, tetapi karena kita terlalu keras kepala untuk belajar sebelum semuanya terbakar lagi.