Membaca MBG dan Sekolah Rakyat sebagai Aparatus Reproduksi Tenaga Kerja

Di tengah dinamika sosial-politik Indonesia belakangan ini, peluncuran masif program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan wacana perluasan Sekolah Rakyat berasrama (boarding school) barangkali menjadi fokus utama dari agenda populis pemerintah. Narasi resmi negara secara konsisten membingkai kedua program ini sebagai bentuk manifestasi kepedulian sosial, kedermawanan negara, dan investasi masa depan demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Namun, di balik jargon kesejahteraan dan perbaikan gizi masyarakat tersebut, tersimpan dinamika ekonomi-politik yang jauh lebih kompleks dan berdimensi struktural.

Tumpukan nasi box Makan Bergizi Gratis. Sumber: Onyengradar/Shutterstock

Perspektif yang lebih mendalam melihat kebijakan ini bukan hanya soal bantuan cuma-cuma dari negara yang dermawan. Lebih dari itu, MBG dan Sekolah Rakyat dapat dianalisis sebagai intervensi yang turut menopang reproduksi sosial dalam ekonomi kapitalistik. Melalui kacamata Marxian, program-program tersebut dilihat berfungsi sebagai aparatus reproduksi tenaga kerja dan penjamin ketersediaan calon komoditas tenaga kerja yang siap pakai bagi industri pasar di masa depan.

Untuk memahami hakikat di balik kebijakan gizi dan pendidikan masif ini, kita perlu merujuk pada pemikiran Karl Marx dalam Capital Volume I mengenai dasar-dasar akumulasi modal dan teori nilai, yang kemudian dikembangkan lebih luas oleh pemikir feminis Marxian—termasuk Tithi Bhattacharya melalui Teori Reproduksi Sosial.

Dalam analisis ini, kapitalis membeli tenaga kerja (labour-power) dari buruh dalam bentuk upah. Namun, menurut Marx, upah yang dibayarkan dalam sistem kapitalisme cenderung berada pada tingkat minimum, yang mana hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup harian buruh dan keluarganya agar mereka dapat kembali bekerja esok hari. Proses mereproduksi tenaga kerja atau kerja-kerja perawatan, seperti memasak, merawat anak, memberi makan, serta mendidik, selama ini dibebankan pada ranah domestik atau keluarga secara tak berbayar (unpaid care work).

Ketika daya beli masyarakat merosot tajam akibat inflasi, terjadinya stagnasi upah, dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), ranah domestik mengalami krisis reproduksi sosial yang parah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kemerosotan proporsi kelas menengah di Indonesia yang berpotensi menurunkan daya beli pangan bernutrisi di tingkat rumah tangga (BPS, 2024). Meskipun demikian, dinamika gizi buruk bersifat kompleks dan tidak selalu berkorelasi langsung secara linier dengan fluktuasi kelas menengah semata.

Saat ini, tantangan pemenuhan gizi dan kesehatan balita secara nasional tetap nyata, sebagaimana terlihat dari data penanganan stunting nasional yang mencatatkan prevalensi sebesar 19,8% berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI pada 2025 silam. Meskipun angka ini berhasil ditekan di bawah 20% dari posisi 21,5% pada tahun sebelumnya, disparitas antarwilayah, misalnya seperti Nusa Tenggara Timur yang masih menyentuh 37% dibandingkan Jawa Barat yang turun ke 15,9%, menunjukkan bahwa pemulihan kapasitas reproduksi sosial di tingkat daerah belum merata.

Dalam krisis inilah, menurut Bhattacharya, negara mengambil alih sebagian beban domestik tersebut melalui apa yang dinamakan socialized housework atau sosialisasi kerja perawatan. Program MBG bekerja persis pada fungsi ini, yakni mengambil alih beban penyediaan nutrisi harian dari pundak keluarga miskin ke anggaran publik. Tujuannya adalah agar nilai dan kapasitas fisik calon buruh masa depan tidak merosot di bawah batas minimum yang dibutuhkan oleh pasar industri.

Intervensi negara tidak berhenti pada dimensi biologis dalam konteks nutrisi/gizi bagi rakyat, tetapi juga mencakup dimensi disiplin dan ideologi. Louis Althusser merumuskan konsep Ideological State Apparatus (ISA) atau Aparatus Ideologi Negara, yaitu lembaga-lembaga non-militer (seperti sekolah, media, dan agama) yang berfungsi menanamkan kepatuhan dan ideologi dominan secara halus agar tatanan sosial tetap stabil.

Sistem Sekolah Rakyat yang dirancang dalam bentuk berasrama (boarding school) beroperasi sebagai ruang pembentukan karakter dan kedisiplinan. Menurut data Kementerian Sosial RI, program Sekolah Rakyat pada tahun 2026 ini tercatat telah menampung sekitar 45.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di puluhan daerah, dengan target jangka panjang hingga 1 juta siswa. Dengan memindahkan sebagian proses sosialisasi dari keluarga ke institusi berasrama, negara dapat menerapkan kurikulum kedisiplinan dan pembiasaan ritme hidup yang terstruktur.

Di dalam asrama, hal-hal seperti waktu, perilaku, dan etika ditata secara konsisten, sehingga memoles calon tenaga kerja agar memiliki ketahanan fisik yang sehat serta kesiapan adaptasi dengan struktur dan lingkungan kerja industri modern. Selain itu, dari sudut pandang tata kelola ekonomi, pelaksanaaan MBG skala nasional membuka ruang akumulasi modal baru bagi sektor privat. Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk program MBG melonjak fantastis hingga mencapai Rp335 triliun dengan target capaian mencakup lebih dari 82,9 juta penerima manfaat melalui pengoperasian sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di seluruh Indonesia. Dengan nilai anggaran publik yang masif tersebut, timbul pertanyaan mendasar: siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari belanja MBG dan bagaimana distribusinya?

Berbagai analisis kebijakan, seperti yang disuarakan oleh Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, menyoroti risiko mekanisasi dan sentralisasi dalam rantai pasok MBG. Ketika program ini dipaksakan secara terburu-buru dengan skala masif, muncul tantangan apakah rantai pasoknya akan benar-benar memberdayakan ekonomi sirkular lokal seperti petani lokal dan UMKM atau justru didominasi oleh korporasi penyedia logistik pangan skala besar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat bernilai secara sosial dalam jangka pendek. Mengurangi beban biaya makan harian keluarga miskin dan menyediakan akses pendidikan berasrama adalah pertolongan nyata yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Kita tidak bisa menyangkal manfaat materiil tersebut.

Namun, manfaat sosial ini tidak otomatis mengubah struktur yang memproduksi kemiskinan dan ketimpangan itu sendiri. Negara dapat meringankan biaya reproduksi sosial keluarga tanpa serta-merta mengubah distribusi aset, relasi kerja, upah, atau ketimpangan struktural secara mendasar. Karena itu, pertanyaan kritisnya bukanlah apakah program ini harus dihentikan, melainkan apakah kebijakan reproduksi sosial ini hanya akan berhenti sebagai kompensasi atas ketimpangan, atau dapat diintegrasikan menjadi bagian dari transformasi struktural ekonomi yang lebih luas.